Kamis, 15 Maret 2018

Hari ini UU MD3 Mulai Berlaku Meski Tanpa Tanda Tangan Jokowi

OKEKIU - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan tidak menandatangani Undang-Undang MD3 meski Undang-Undang tersebut mulai berlaku hari ini (15/3). Capsa Susun

Hal itu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menyatakan sebuah undang-undang berlaku dengan sendirinya selama 30 hari sejak disahkan meski tak diteken Presiden.

Presiden Joko Widodo memastikan dirinya tidak akan menandatangani lembar pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Hari ini kan sudah terakhir dan saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut," kata Jokowi kepada wartawan di Serang, Banten, Rabu (14/3).

Jokowi mengaku dirinya tidak menandatangani karena menangkap keresahan masyarakat terkait adanya sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3.

Jokowi mengaku tidak mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Beberapa pasal yang dianggap kontroversial lantaran membuat DPR semakin superbody yaitu:

1. Pasal 73
Dalam pasal 73 ayat (3) dan (4) disebutkan tentang pemanggilan paksa pada orang, kelompok, maupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR melalui kepolisian. Bahkan pada ayat (5) dan (6) polisi berhak melakukan penahanan paling lama 30 hari. Nantinya ketentuan penahanan akan diberlakukan dalam Peraturan Kapolri.

2. Pasal 122 huruf K
Pasal 122 huruf K yang berbunyi, MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

3. Pasal 245 ini menyatakan, DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

MK Diragukan

Jokowi pun mempersilahkan masyarakat untuk melakukan uji materi UU MD3 ke MK.

"Masyarakat silakan uji materi ke MK," kata Jokowi.

Ia juga mengaku tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan sejumlah pasal kontroversial di UU MD3. Wacana itu sempat dipertimbangkan Jokowi.

"Di uji materi dulu lah coba, ini kan yang mengajukan uji materi kan banyak ke MK," kata dia.

Jokowi mengaku tak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) karena regulasi itu juga bisa terpental di DPR. Alasannya, Perppu yang dikeluarkan harus disetujui DPR.

"Kenapa tidak dikeluarkan perppu? Ya sama saja perppu kalau sudah jadi kan harus disetujui sama DPR," tutup Jokowi.